Tingkat Kemiskinan Indonesia Mencapai 9,66%, Angka dan Fakta Lapangan

Tingkat Kemiskinan Indonesia Mencapai 9,66%, Angka dan Fakta Lapangan

Pada era Presiden Jokowi, Indonesia telah mencapai prestasi besar, yaitu angka kemiskinan terendah sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, tingkat kemiskinan di Indonesia bisa mencapai angka kemiskinan di bawah 10 persen.

 Berdasarkan data yang dirilis BPS, angka kemiskinan Indonesia pada Maret 2018 hanya sebesar 9,82. Angka itu terus menurun hingga akhirnya mencapai rekor baru, yaitu sebesar 9,66 persen pada September 2018. Angka kemiskinan 9,66 persen tersebut setara dengan 25,67 juta jiwa dari seluruh penduduk Indonesia.

Penurunan angka kemiskinan ini tentu mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. Banyak orang memuji keberhasilan pemerintahan Presiden Jokowi.

Kepala BPS, Suhariyanto, menyebutkan bahwa tren penurunan angka kemiskinan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor.

Yang pertama adalah adanya kenaikan upah riil buruh tani per hari sebesar 1,6 persen. Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) juga mengalami kenaikan sebesar 1,21 dari Maret hingga September 2018.

Yang ketiga adalah inflasi yang cukup rendah, yaitu sebesar 0,94 persen. Kemudian, beberapa harga komoditas eceran yang terkendali dengan baik, bahkan menurun. Kelima, adalah rata-rata pengeluaran per kapita yang juga mengalami peningkatan.

Faktor lainnya, yaitu peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan pada 40 persen penduduk lapisan terbawah, yaitu sebesar 3,55 persen atau lebih tinggi 2,36 persen dari garis kemiskinan.

Namun, apalah arti angka di bawah 10 persen tersebut? Terutama jika dikaitkan dengan kenyataan di lapangan.

BPS mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diukur pada dari pengeluaran.

Pada Maret 208 rata-rata angka garis kemiskinan Indonesia tercatat sebesar Rp401.220 dan mengalami penurunan hingga September 2018 mencapai Rp401.670 per kapita per bulan. Dengan demikian, penduduk yang penghasilannya kurang dari angka tersebut termasuk dalam kategori miskin.

Angka tersebut sempat menimbulkan kontroversi di media sosial. Beberapa orang protes agar BPS mengubah kriteria dan angka garis kemiskinan. Karena, dengan angka kemiskinan yang ditetapkan BPS, maka penduduk dengan pendapatan kurang dari Rp500.000 tidak termasuk warga miskin.

Yang menjadi masalah lain di Indonesia adalah kesenjangan antara yang kaya dan miskin. BPS memang menyatakan bahwa kesenjangan antara kaya miskin ini berkurang. Hal ini dilihat dari angka rasio gini yang turun hingga 0,389. Angka rasio gini yang semakin mendekati angka nol menyatakan bahwa kesenjangan atau ketimpangan semakin kecil.

Angka kemiskinan diukur dari pengeluaran, bukan pemasukan. Pada penduduk kelas bawah, pengeluaran didukung oleh bantuan sosial dan bantuan beras. Jadi, angka yang dikeluarkan BPS ini ada yang menilai turun karena momentum survei.

Selain hal-hal diatas, yang masih menjadi sorotan adalah mengenai ketimpangan antara desa dan kota. Persebaran penduduk miskin tidak merata, yaitu lebih banyak yang tinggal di desa dibanding di kota.

BPS menyebutkan bahwa persentase penduduk miskin yang tinggal di kota sebesar 7,02 persen. Sedangkan yang di desa hampir dua kali lipatnya, yaitu sebesar 13,20 persen.

Ketidakmerataan tersebut disebabkan oleh beberapa usah pemerintah melalui dana desa belum bisa bekerja secara optimal karena terkendala birokrasi pencairan dana yang lambat.

Meskipun demikian, kita perlu mengapresiasi tren penurunan angka kemiskinan ini. Pemerintah bahkan menargetkan di akhir tahun 2019, angka kemiskinan di Indonesia turun hingga mencapai angka 9 persen.

Dengan adanya kebijakan dari Pemerintahan Jokowi, diharapkan mampu memenuhi target tersebut. Namun pemerintah juga harus lebih memperhatikan fakta yang ada di lapangan, tidak hanya terpaku pada angka. Pemerintah juga harus memperhatikan kesenjangan dan stabilitas harga pangan dan energi.

admin

shares